HUKUM PAJAK
Johny Koynja, SH., MH
Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Dosen Tetap pada Program
D-III Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Mataram
REFERENSI
1.PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK (R.SANTOSO BROTODIHARDJO)
2.ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 1,2 & 3 ( ROCHMAT SOEMITRO )
3.MASALAH PERADILAN ADMINISTRASI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA.
( ROCHMAT SOEMITRO )
4.PERPAJAKAN,PENGANTAR HUKUM PAJAK POSITIF DI
INDONESIA. ( SARTAN.G. )
5.PERPAJAKAN (EDISI
REVISI ) ( MARDIASMO )
6.PEMAHAMAN PRAKTIS UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN INDONESIA. (LIBERTY PANDIANGAN )
7.PERADILAN PAJAK & LEMBAGA PENYANDERAAN (GIJZELING)
DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA (
GALANG ASMARA )
8.PENGANTAR HUKUM PAJAK.
(BOHARI)
REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK ADLH SALAH SATU KEWAJIBAN DLM BERNEG. YG MERPKAN
SARANA UTK IKUT BERPARTISIPASI DLM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS YG DITANGANI OLEH
PEMERINTAH.
PERAT.PERPJKAN YG MERPKAN WARISAN PEMRTH KOLONIAL BELANDA
SESUAI DGN IDEOLOGINYA YG BERCORAK INDIVIDUALISME, KAPITALISME&LIBERALISME
TETAP DIPERLKKAN SESDH KEMERDEKAAN SESUAI KETENTUAN PASAL II AT.PERALIHAN UUD 1945.
PER UU PJK YG DIBUAT PD ZAMAN KOLONIAL DIANGGAP SBG SUATU
BEBAN,KRN DGN MEMBAYAR PJK AKAN
MENGURANGI PENGHSLAN ATAU HARTA KEKAYAAN SESEORG,ATAU SEBUAH ENTITAS BISNIS SHG PEMUNGUTANNYA BANYAK MENGALAMI
KENDALA.
SBG LANGKAH PERUB.,TERHDP IMAGE MASY. PD PJK MK PD TH 1984
PEMRTH MELKKAN REFORMASI PERPJKAN UTK MEREPOSISI ANDALAN PENERIMAAN NEG. YG PD
SAAT ITU PEREKONOMIAN NASIONAL MENGALAMI
DAMPAK KETERPURUKAN AKIBAT KEMEROSOTAN HARGA MINYAK DIPASARAN INTERNASIONAL.
LANGKAH PERUB.YG DILKKAN PEMRTH HINGGA TH 2000 TLH MENCAPAI
5 X. PERUB.DILKKAN BUKAN KRN ATURAN YG DITETAPKAN SELALU SALAH ATAU TDK DPT
DILAKSANAKAN MELAINKAN OLEH CEPATNYA TERJADI PERUB.YG BERSIFAT FUNDAMENTAL DIBERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DLM BERBAGAI
BIDANG POLEKSOSBUD HANKAM BAIK PENGARUH INTERNAL DIDLM NEGERI MAUPUN SECARA
BERSAMA-SAMA DGN FAKTOR EKSTERNAL L.N. YG PD AKHIRNYA MEMPENGARUHI PENGATURAN
PERPJKAN.
TUJUAN TAX REFORM:
UTK LBH MENEGAKKAN KEMANDIRIAN DLM MEMBIAYAI PEMBANG. NAS.
DG JLN MENGERAHKAN SEGENAP POTENSI&KEMAMPUAN DARI DLM NEGERI KHUSUSNYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN LEWAT PJK.
DGN LANGKAH REFORMASI YG TLH DILKKAN PEMRTH SEJAK THN
1984,MK SEMUA PENGENAAN& PEMUNGUTAN PJK TLH MEMILIKI DSR HK. YG KUAT YAITU
DG UU SESUAI AMANAT UUD 1945 PSL 23 A : ”PJK&PUNGUTAN LAIN YG BERSIFAT
MEMAKSA UTK KEPERLUAN NEG. DIATUR DG
UU”.
UU YG SDH DIREFORMASI
SBG DASAR PENGENAAN & PEMUNGUTAN PJK DI INDONESIA :
1. UU NO. 6 THN
1983 TTG KUP SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.16 THN 2000.
2. UU NO. 7 THN
1983 TTG PPh SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN UU NO.17 THN 2000.
3. UU NO.8 THN
1983 TTG PPN&PJK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SBGMN TLH DIUBAH TERAKHIR DGN
UU NO.18 THN 2000
4. UU NO.12 THN
1985 TTG PBB SBGMN TLH DIUBAH DGN UUNO.12 THN 1994
5. UU NO. 13 THN
TTG A.B.M.
6. UU NO. 17 THN
1997 TTG BPSP SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.14 THN 2002.
7. UU NO. 18 THN
1997 TTG PJK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.34 THN
2000.
8. UU NO. 19 THN
1997 TTG PENAGIHAN PJK DGN SURAT PAKSA SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO. 19 THN 2000.
9. UU NO. 21 THN
1997 TTG BPHTB SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO. 20 THN 2000.
PENGERTIAN PAJAK:
PENGERTIAN PJK YG DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI DIANTARANYA
SEBGMN DIKEMUKAKAN OLEH P.J.A. ADRIANI :
“PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN ) YG
TERUTANG OLEH YG WAJIB
MEMBAYARNYA,MENURUT PERAT.-PERAT.,DGN TDK MENDPT PRESTASI KEMBALI,YG LANGSUNG
DPT DITUNJUK, UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN
NEG. UTK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN.
CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK:
1. PJK DIPUNGUT
BERDSRKAN/DGN KEKUATAN UU SERTA AT.PELAKSANAANNYA;
2. DLM PEMBAYARAN
PJK TDK DPT DITUNJUK ADANYA KONTRA PRESTASI INDIVIDUAL OLEH PEMRTH;
3. PJK DIPUNGUT
OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN DAERAH;
4. PJK
DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMRTH,YG BILA DARI PEMASUKANNYA
MASIH TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN UTK MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT;
5. PJK DPT PULA
MEMPUNYAI TUJUAN YG TDK BUDGETER,YAITU MENGATUR.
RETRIBUSI :
ADLH PUNGUTAN SBG PEMBAYARAN ATAS JASA ATAU IJIN TERTENTU YG
KHUSUS DISEDIAKAN & ATAU KHUSUS DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH UTK KEPENTINGAN
ORG PRIBADI/BDN.
RETRIBUSI, KONTRA PRESTASINYA BERSIFAT LANGSUNG &
PAKSAANNYA BERSIFAT EKONOMIS DLM ARTI HANYA YG MEMPEROLEH LAYANAN /FASILITAS
DARI PEMERINTAH YG WAJIB MEMBAYAR RETRIBUSI.
PRINSIP SISTEM PERPAJAKAN YG BAIK:
HOWELL H.ZEE (1955) MENYEBUTKAN ADA 2 PERINSIP DARI SISTEM
PERPJKAN YG BAIK:
1. PRINSIP MANFAAT
(BENEFIT PRINCIPLE).
2. PRINSIP
KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY).
SUNARTO (2001) YG DIDSRKAN PD KAJIAN GLENN P.
JENKINS&GANGADHAR P. SUHUKLA
MENYEBUTKAN 9 PRINSIP
SISTEM PERPJKAN YG BAIK :
1. PRINSIP
MANFAAT.
2. PRINSIP
KEMAMPUAN MEMBAYAR.
3. PRINSIP
EFISIENSI.
4. PERTUMBUHAN
EKONOMI.
5. KECUKUPAN
PENERIMAAN.
6. STABILITAS.
7. KESEDERHANAAN.
8. RENDAHNYA BIAYA
ADMINISTRASI/KEPATUHAN.
9. NETRALITAS.
PRINSIP MANFAAT :
PD DSRNYA SUMBER DANA UTK PENYEDIAAN PUBLIC GOODS BERASAL DR APBN SHG ORG(MASY.) YG MEMPEROLEH
MANFAAT DARI BARANG/JASA YG DISEDIAKAN OLEH PEMRTH SELAYAKNYALAH MEMBERI
IMBALAN KPD NEG. BERUPA PJK.
PRINSIP KEMAMPUAN MEMBAYAR :
SEJLN DGN FUNGSI NEG. DLM MENGELOLA KEUANGAN NEG. MK
PENGHSLN YG DIPEROLEH NEG. DARI WAJIB PJK DIDISTRIBUSIKAN KEMBALI ATAS PENGHSLAN YG DIPEROLEH DARI PJK YG
TERKUMPUL.
ADA 3 BTK TARIF SBG
DSR MENENTUKAN BEBAN PJK DARI PENGHSLAN
WAJIB PJK:
1. PROPORSIONAL :
PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN BERSIH ADLH TETAP (PROSENTASE
TETAP).
2. PROGRESSIF :
PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN MENINGKAT DG MENINGKATNYA PENGHSLAN
( PROSENTASE MENINGKAT ).
3. REGRESSIF :
PERBANDINGAN ANTARA BEBAN PJK DGN PENGHSLAN ADLH MENURUN DGN MENINGKATNYA
PENGHSLAN ( PROSENTASE MENURUN ).
EFISIENSI :
PENGENAAN PJK DPT
MENAIKKAN HARGA SEHINGGA TERJADI BISA DISTORSI ANTARA HARGA DGN BIAYA
PRODUKSI,UTK ITU PEMRTH HRS MEMIKIRKAN PENETAPAN TARIF YG TINGGI UTK MENCEGAH
INEFISIENSI.
PERTUMBUHAN EKONOMI:
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MEMACU PERTUMBUHAN
EKONOMI.DISAMPING ITU HRS MENDORONG
PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA.
KECUKUPAN PENERIMAAN :
PENGENAAN SUATU JENIS PJK BARU HRS LAYAK/ MEMADAI SBG SUMBER
DANA MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMRTH.
STABILITAS :
STABILITAS PENERIMAAN PJK SANGAT PENTING UTK MENJAGA
KELANGSUNGAN KEBIJAKAN FISKAL,JIKA PENERIMAAN PJK BERSIFAT FLUKTUATIF PROGRAM
PEMRTH YG TLH DIRENCANAKAN DLM APBN DPT
TERGANGGU. PERAT.PJK&TARIF YG STABIL AKAN MENJADI DAYA TARIK BAGI INVESTOR.
KESEDERHANAAN :
KESEDERHANAAN HRS DITERAPKAN DLM ADMINISTRASI UTK MEMBANTU
PENINGKATAN KEPATUHAN WP.
RENDAHNYA BIAYA ADM./BIAYA KEPATUHAN :
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS MEMILIKI BIAYA
ADMINISTRASI/KEPATUHAN YG RENDAH.
NETRALITAS :
SISTEM PERPJKAN YG BAIK HRS DPT MENGHILANGKAN TERJADINYA
DISTORSI DLM PERILAKU KONSUMSI/ PRODUKSI OLEH MASY. UTK ITU KJEBIJAKAN PJK TDK
BOLEH MENGUBAH KEBIJAKAN INVESTASI.
PRINSIP DSR SISTEM PERPJKAN (HECTOR S DE LEON ):
1. KECUKUPAN PJK (
FISCAL ADEQUACY ):
SUMBER PENGHASILAN SECARA KESELURUHAN HRS MEMADAI SBG SUMBER
ANGGARAN NEG.
2. KESAMAAN ATAU
TEORI KEADILAN (EQUALITY OR THEORITICAL
JUSTICE ) :
SUATU BEBAN PJK HRS PROPORSIONAL DG KEMAMPUAN YG DIMILIKI WP
UTK MEMBAYAR PJK.
PRINSIP INI
AKAN MENCIPTAKAN KONDISI DIMN KEWAJIBAN SETIAP ORG TERHDP PEMENUHAN ANGGARAN
NEG. DIBAGI SECARA ADIL.
3. KELAYAKAN ADM.
(ADMINISTRATIVE FEASIBILITY ) :
SETIAP PERAT. PJK HRS MAMPU MENCIPTAKAN ADM. YG MUDAH,ADIL
& EFEKTIF.
HRS MUDAH
DILAKSANAKAN OLEH WP MAUPUN FISCUS,HRS MEMILIKI KESERASIAN ANTARA WKT
PEMBAYARAN,TEMPAT,&CARA PEMBAYARAN SERTA TDK MENGHAMBAT KEGIATAN USAHA.
PRINSIP HUKUM PAJAK :
· BERUSAHA
MENCAPAI TUJUAN PEMAJAKAN
· MENCAPAI
TUJUAN SECARA PRAKTIS
DAYA PAKSA HUKUM
PAJAK :
HK PJK BERISI PERINTAH-PERINTAH& ATAU LARANGAN YG
DIPERKUAT DG SANKSI-SANKSI YURIDIS
KARENANYA PELAKSANAANNYA DPT DIPAKSAKAN MELALUI PENGGUNAAN SARANA-SARANA
KEKUASAAN NEG.
SISTEMATIKA HUKUM PAJAK :
· HK PJK
MATERIL.
· HK PJK
FORMIL.
HUKUM PAJAK MATERIL :
MEMUAT NORMA-NORMA YG MENERANGKAN:
1.
KEADAAN,PERBUATAN&PERISTIWA HK YG HRS DIKENAKAN PJK;
2. SUBYEK PJK &
OBYEK PJK.
3. TIMBULNYA PJK;
4. TARIF (BESARNYA
PJK );
5. HAPUSNYA PJK;
DAN
6. HUBUNGAN ANTARA
PEMRTH&WAJIB PJK.
HUKUM PAJAK FORMAL :
MEMUAT PERAT.-PERAT. TTG CARA MENJELMAKAN HK MATERIL MENJADI
SUATU KENYATAAN.
HK PJK FORMAL BERMAKSUD UTK MELINDUNGI WAJIB PJK MAUPUN
FISCUS DLM PELAKSANAAN HK MATERIL.
HAL-HAL YG DIGOLONGKAN DLM HK PJK FORMAL A.L.:
1. SPT;
2. SKP;
3. SURAT TAGIHAN;
4. PEMBUKUAN;
5. SURAT
KEBERATAN/MINTA BANDING;
6.
PEMBAYARAN/PENAGIHAN PJK DGN SURAT PAKSA;
7. CARA MENGHITUNG
PJK;
8. SANKSI
ADMINISTRATIF;
9. KETENTUAN PIDANA;
10.PENYIDIKAN DLL.
HUKUM PAJAK MERUPAKAN BGN DARI HK PUBLIK :
HK PUBLIK MEMUAT CARA-CARA UTK MENGATUR PEMERINTAHAN
,MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DGN WARGANYA YG MELIPUTI :
HTN,HK PIDANA,DAN HK ADMINISTRATIF .HK PJK MERPKAN BGN DARI
HK ADMINISTRATIF YG SDH MENJADI HK
TERSENDIRI LEPAS DARI HK ADMINISTRATIF.
PEMISAHAN HK PJK DARI HK ADMINISTRATIF KRN HK PJK JUGA
MEMPUNYAI TUGAS YG BERSIFAT LAIN DP HK ADMINISTRATIF PD UMUMNYA DAN
MEMPUNYAI TATIB & ISTILAH-ISTILAH
TERSENDIRI DI BIDANGNYA
HUBUNGAN HK PAJAK DG HK PERDATA :
§ HK PJK
MENCARI DASAR KEMUNGKINAN PEMUNGUTANNYA
ATAS KEJADIAN,KEADAAN&PERBUATAN
HK YG BERGERAK DILINGKUNGAN PERDATA, SEPERTI: PENDAPATAN,KEKAYAAN,PERJANJIAN
PENYERAHAN PEMINDAHAN HAK KRN WARISAN DSB;
§ HK PERDATA
MERPKAN LEX GENERALIS DR HK PJK;
§ BANYAK ISTILAH-ISTILAH HK PERDATA YG DIGUNAKAN DLM
HK PJK
HUBUNGAN HK PAJAK DG HK PIDANA:
PERBUATAN PIDANA YG DILAKUKAN DLM HK PJK DPT MENGGUNAKAN KETENTUAN KUHP KRN DLM BUKU I
DARI KUHP (KECUALI DITENTUKAN LAIN) JUGA BERLAKU UTK PERISTIWA PIDANA DILUAR
KUHP (PASAL 103 KUHP)
SELAIN MENGGUNAKAN KUHP HK PJK MENGATUR PULA SANKSI-SANKSI
PIDANA DLM UU/ PERAT.-PERAT.NYA YG DISEBUT HK PIDANA FISKAL.
PENYIMPANGAN PRINSIP UTAMA HK PIDANA UMUM DLM PER UU
PAJAK ANTARA LAIN :
1.
PENGAMPUNAN (PEMUTIHAN) PAJAK:
YAITU PEMAJAKAN ATAS SESUATU YG BATAL KRN HK DGN CARA
MEMBUKA KESEMPATAN DLM JANGKA WKT TERTENTU UTK MENDAFTARKAN HARTA BENDA WP (YG
DIPEROLEH SECARA MELANGGAR HK ) UTK DITETAPKAN SBG OBYEK PJK TANPA PENGUSUTAN
PIDANA.
2. FAKTA
MATERIL :
DLM HK PIDANA TDK ADA TUNTUTAN APAPUN TERHDP ORANG YG SDH
MENINGGAL .DLM HK PJK MASIH BERKEMUNGKINAN MENGHRSKAN PIHAK AHLI WARIS MEMBAYAR
DENDA/BIAYA PENYITAAN ATAS DASAR HK PIDANA FISKAL.ARTINYA DLM HK PIDANA FISKAL
DPT DIJATUHKAN HKMAN YG TDK BERDSR ATAS KESALAHAN SI TERHKM SENDIRI.
3. BADAN
HUKUM :
HK PIDANA SASARANNYA HANYA ORG-ORG PRIBADI,HK PIDANA FISKAL
DPT MENJATUHKAN HKMAN PIDANA BERUPA DENDA TERHDP BDN HK.
PENGERTIAN PAJAK:
PENGERTIAN PJK TLH BANYAK DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI
DIANTARANYA : P.J.A. ADRIANI
YG MENYATAKAN BAHWA :
“PJK ADLH IURAN KPD NEG. (YG DPT DIPAKSAKAN) YG
TERUTANG OLEH YG WAJIB MEMBAYARNYA
MENURUT PERAT.TANPA ADA PRESTASI KEMBALI,YG LANGSUNG DPT DITUNJUK, YG GUNANYA
UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN UMUM BERHUBUNG
DGN TUGAS NEG. UTK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN”.
CIRI-CIRI YG MELEKAT PADA PENGERTIAN PAJAK :
1. PJK DIPUNGUT
BERDSRKAN /DGN KEKUATAN UU SERTA ATURAN
PELAKSANAANNYA.
2. DLM PEMBAYARAN
PJK TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTRAPRESTASI
INDIVIDUAL OLEH PEMRTH.
3. PJK DIPUNGUT
OLEH NEG. BAIK OLEH PEMRTH PUSAT MAUPUN DAERAH.
4. PJK DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN PEMRTH,YG
BILA MASIH TERDPT SURPLUS, DIGUNAKAN UTK
MEMBIAYAI PUBLIC INVESTMENT.
5. PJK SELAIN
BERFUNGSI BUDGETER,JUGAMENGATUR.
ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK :
ADAM SMITH ( 1723-1790 ) MENGEMUKAKAN
ADANYA 4 ASAS
PEMUNGUTAN PAJAK SBB:
1. EQUALITY ( ASAS
PERSAMAAN )PEMBGN TEKANAN PJK DIANTARA SUBYEK PJK HENDAKNYA DILAKUKAN SEIMBANG
DGN KEMAMPUANNYA,TDK BLH ADA DISKRIMINASI DIANTARA SESAMA WP,DLM KEADAAN YG
SAMA HRS DIKENAKAN PJK YG SAMA.
2. CERETAINTY (
ASAS KEPASTIAN ),PJK YG HRS DIBAYAR SESEORG, HRS TERANG DAN TDK MENGENAL
KOMPROMIS YG PENTING DLM ASAS
INI ADLH MENGENAI SUBYEK,OBYEK,BESARNYA PJK,DAN WKT PEMBAYARANNYA.
3. CONVENIENCE OF
PAYMENT ,PJK SEHRSNYA DIPUNGUT PD WAKTU YG PALING MENYENANGKAN BAGI PARA WAJIB
PJK.
4. LOW COST OF
COLLECTION (ASAS EFISIENSI ), HENDAKNYA BIAYA PEMUNGUTAN PJK TDK BOLEH LBH DARI
HSL PJK YG AKAN DITERIMA.
TIMBULNYA UTANG PAJAK :
1. AJARAN
MATERIAL;
2. AJARAN FORMAL.
AJARAN MATERIAL :
TIMBULNYA UTANG PJK KRN ADANYA UU TANPA DIPERLUKAN ADANYA
SUATU PERBUATAN MANUSIA (TDK PERLU ADA
SKP ) ASALKAN DIPENUHI SYARAT
( ADANYA SUATU TATBESTAND ) YG TERDIRI DARI
KEADAAN,PERBUATAN,DAN PERISTIWA TERTENTU.
KEADAAN DAPAT BERUPA : PENGHSLAN,KEKAYAAN,KEPEMILIKAN BARANG DLL.
PERBUATAN DPT BERUPA :
JUAL-BELI,MEMPRODUKSI BARANG DLL.
PERISTIWA BERUPA :
MENINGGALNYA
PEWARIS,HARTA WARISAN YG BELUM TERBAGI MENJADI SUBYEK PJK PENGHASILAN.
AJARAN FORMAL :
UTANG PJK TIMBUL STLH
ADANYA SKP DARI FISCUS
( INSPEKSI PJK ) DGN
DEMIKIAN ADANYA TATBESTAND NAMUN BLM ADA SKP MAKA BELUM ADA UTANG PJK
FUNGSI SKP :
· DLM AJARAN
MATERIAL :
1. MEMBERITAHUKAN
BESARNYA UTANG PJK
2. MENETAPKAN
BESARNYA UTANG PJK
· DLM
AJARAN FORMAL :
1.MENIMBULKAN UTANG PJK;
2. MENETAPKAN BESARNYA UTANG PJK,DAN
3.MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK.
PIHAK YG MENETAPKAN/MENGHITUNG UTANG PAJAK :
1.
OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM :
YG
MENGHITUNG/MENETAPKAN UTANG PJK ADLH
APARAT PJK MELALUI SKP. SISTEM INI UMUMNYA BERKAITAN DG AJARAN FORMAL TIMBULNYA
UTANG PJK;
2. SELF
ASSESSMENT SYSTEM :
UTANG PJK
DIHITUNG / DITETAPKAN SENDIRI OLEH WP MELALUI SPT.SKP HANYA DITERBITKAN APABILA
ADA DATA YG MEMBUKTIKAN BHW PERHITUNGAN WP TDK BENAR.SKP HANYA MERUPAKAN SARANA
UTK MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF.
3. WITH
HOLDING ASSESSMENT SYSTEM :
MENUNJUK PHK KE
3 UTK MENGHITUNG, MEMOTONG &
MENYETORKAN PJK SESEORG KEKAS NEG
SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN :
NPWP :
ADLH SARANA ADM PERPJKAN YG DIGUNAKAN SBG TANDA PENGENAL
DIRI ATAU IDENTITAS WP.
FUNGSI NPWP :
1. SBG TANDA
PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP.
2. UTK MENJAGA
KETERTIBAN DLM PEMBAYARAN PJK/DLM PENGAWASAN ADM. PERPJKAN.
PENCANTUMAN NPWP :
DITULISKAN DLM SETIAP DOKUMEN PERPJKAN A.L. PD:
1. FORMULIR PJK YG
DIGUNAKAN WP
2. SURAT MENYURAT
DLM HUBUNGAN PERPJKAN;
3. DLM HUBUNGAN
DGN INSTANSI TERTENTU YG MEWAJIBKAN
MENGISI NPWP.
PENDAFTARAN NPWP :
SEMUA WP BERDSRKAN
SISTEM SELF ASSESSSMENT WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PD KANTOR DIRJEN PJK YG WILAYAH
KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP UTK MENDPTKAN NPWP.
BAGI YG TDK MENDAFTARKAN DIRI,BERDSRKAN DATA YG DIPEROLEH
ATAU YG DIMILIKI DIRJEN PJK,ORG PRIBADI ATAU BDN YG TLH MEMENUHI SYARAT UTK
MEMPEROLEH NPWP DITERBITKAN NPWP SECARA
JABATAN.
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP :
· BAGI WP ORG
PRIBADI & WP BDN YG MENJLNKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PALING LAMBAT 1
BLN SETLH USAHA MULAI DIJLNKAN.
· W P ORG
PRIBADI YG TDK MENJLNKAN SUATU USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS APBL SAMPAI DGN 1 BLN
MEMPEROLEH PENGHSLAN YG JUMLAHNYA TLH MELBHI PTKP SETHN,PALING LAMBAT PD AKHIR
BLN BERIKUTNYA.
SANKSI :
BAGI MEREKA YG DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN DIRI,ATAU
MENYALAH GUNAKAN NPWP SEHINGGA MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN PIDANA PENJARA PALING
LAMA 6 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU
KURANG DIBAYAR.
PENGHAPUSAN NPWP :
1. W P ORG PRIBADI
MENINGGAL, DAN TDK MENINGGALKAN WARISAN;
2. WANITA KAWIN
TDK DGN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN;
3. WARISAN YG TLH
SELESAI DIBAGI;
4. WP BDN YG TLH
DIBUBARKAN SECARA RESMI BERDASARKAN PERAT. PER UU YG BERLAKU;
5. B.U.T. YG
KEHILANGAN STATUSNYA SBG B.U.T.;
6. WP ORG
PRIBADI SELAIN YG DIMAKSUD PD ANGKA 1
& 2 YG TDK MEMENUHI SYARAT LAGI SBG WP
FORMAT NPWP :
NPWP TERDIRI DARI 15 DIGIT, 9 DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODE W
P,6 DIGIT BERIKUTNYA MERUPAKAN KODE ADM PERPJKAN.
CONTOH : XX.
XXX. XXX. X.
XXX. XXX.
NO. PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PJK (NPPKP ) :
SETIAP PENGUSAHA BERDASARKA UU PPN DIKENAKAN PJK,WAJIB
MELAPORKAN USAHANYA PD KANTOR DIRJEN PJK UTK DIKUKUHKAN SBG PKP
FUNGSI NPPKP :
1. UTK MENGETAHUI
IDENTITAS PKP YG SEBENARNYA;
2. UTK PEMENUHAN
KEWAJIBAN PPN/PPn ATAS BARANG MEWAH;
3. UTK PENGAWASAN
ADM PERPJKAN.
NPPKP SECARA JABATAN :
DITERBITKAN APBL BERDASARKAN DATA YG DIPEROLEH/ DIMILIKI
DIRJEN PJK, PENGUSAHA TLH MEMENUHI SYARAT SBG PKP TETAPI TDK MELAPORKAN
USAHANYA
KEWAJIBAN MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN SBG PENGUSAHA KENA PJK
PALING LAMBAT 1 BLN SETELAH SAAT USAHA DIMULAI.
SANKSI :
BAGI MEREKA YG DGN SENGAJA TDK MENDAFTARKAN ATAU MENYALAH
GUNAKAN TANPA HAK NPPKP, SEHINGGA MERUGIKAN NEG. DIANCAM DGN PIDANA PENJARA
PALING LAMA 6 THN & DENDA PALING TINGGI 4
X JUMLAH PJK TERUTANG ATAU KURANG
DIBAYAR
FORMAT NPPKP : SAMA
DGN NPWP YAITU 15 DIGIT.
SPT ( SURAT PEMBERITAHUAN ) :
ADLH SURAT YG OLEH WP DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PERHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG
MENURUT PERAT. PER UU PERPJKAN.
FUNGSI SPT BAGI WP, PJK PENGHASILAN ( PPh ) :
1. SBG SARANA UTK
MELAPORKAN/ MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PERHITUNGAN JUMLAH PJK YG SEBENARNYA
TERUTANG;
2. UTK MELAPORKAN
PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH DILAKSANAKAN SENDIRI & ATAU MELALUI
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PJK ORG PRIBADI ATAU BDN LAIN DLM SATU MASA PJK YG
DITENTUKAN PERAT.PER UU.
FUNGSI SPT BAGI PKP :
1. SBG SARANA
UTK MELAPORKAN/ MEMPER TANGGUNG JAWABKAN PERHITUNGAN JUMLAH PPN/PPn BM
YG SEBENARNYA TERUTANG;
2. UTK MELAPORKAN
PENGKREDITAN PJK MASUKAN TERHADAP PJK KELUARAN;
3. UTK MELAPORKAN
PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN PJK YG TLH DILAKSANAKAN OLEH PKP ATAU MELALUI PIHAK
LAIN DLM SATU MASA PJK YG DITENTUKAN OLEH
PER UU PJK YG BERLAKU.
FUNGSI SPT BAGI PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PJK :
SBG SARANA UTK MELAPORKAN/MEMPERTANGGUNG JAWABKAN PJK YG
DIPOTONG ATAU DIPUNGUT & DISETORKANNYA.
PROSEDUR
PENYELESAIAN SPT:
1. WP HRS
MENGAMBIL SENDIRI BLANGKO SPT PD KPP SETEMPAT DGN MENUNJUKKAN NPWP;
2. SPT HRS DIISI
DGN BENAR, JELAS/LENGKAP. SPT YG TDK BENAR AKAN DIKENAKAN SANKSI.
3. SPT
DIKEMBALIKAN DLM BATAS WKT YG DITENTUKAN DAN
DIBERI TANDA TERIMA TERTGL….
BUKTI YG HARUS DILAMPIRKAN PADA SPT :
· UTK WP YG
MENGADAKAN PEMBUKUAN :
LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA/LAPORAN RUGI LABA SERTA
KETERANGAN LAIN YG DIPERLUKAN UTK MENGHITUNG BESARNYA PjK.
· UTK SPT MASA
PPN MNIMUM MEMUAT JUMLAH DASAR PENGENAAN PJK,JUMLAH PJK KELUARAN, JUMLAH PJK
MASUKAN YG DPT DIKREDITKAN/ JUMLAH KEKURANGAN ATAU KELEBIHAN PJK.
· UTK WP YG
MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN, ADLH PERHITUNGAN JUMLAH PEREDARAN YG TERJADI DLM
THN PJK YBS
PEMBETULAN SPT :
DPT DILAKUKAN OLEH WP ATAS KEMAUAN SENDIRI DGN MENYAMPAIKAN
PERNYATAAN TERTULIS DLM JANGKA WKT 2 THN SESDH SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU
BERAKHIRNYA MASA PJK DGN SYARAT DIRJEN PJK BLM MELAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN .
DLM HAL INI WP DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
2% SEBLN ATAS JUMLAH PJK YG KURANG DIBAYAR,
TERHITUNG SEJAK SAAT PENYAMPAIAN SPT TERAKHIR S/D TGL PEMBAYARAN KARENA
PEMBETULAN SPT TSB.
JENIS SPT :
1. SPT MASA :
DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN& ATAU PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG DLM
SUATU MASA PJK ATAU PADA SUATU SAAT.
2. SPT TAHUNAN :
DIGUNAKAN UTK MELAPORKAN PENGHITUNGAN/PEMBAYARAN PJK YG TERUTANG DLM SUATU THN
PJK.
SANKSI TERLAMBAT/TDK MENYAMPAIKAN SPT :
1. TERLAMBAT
MENYAMPAIKAN DIKENAKAN DENDA :
- UTK SPT MASA
= RP 50.000,-
- UTK SPT TAHUNAN =
RP 100.000,-
2. TDK
MENYAMPAIKAN ATAU MENYAMPAIKAN TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP
SEHINGGA MERUGIKAN NEGARA :
- KARENA KEALPAAN =
DIPIDANA DGN KURUNGAN PALING LAMA SATU THN&ATAU DENDA PALING TINGGI 2 X
JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG
DIBAYAR.
- KARENA
KESENGAJAAN = DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA PALING
TINGGI 4 X JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
SKP ( SURAT KETETAPAN PAJAK ) :
DLM BHS BELANDA
DISEBUT DGN AANSLAGBILJET,DLM BHS
INGGRIS DISEBUT DGN NOTICE OF ASSESSMENT:
ADLH SUATU KETETAPAN TERTULIS YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG
BERWENANG YG MENIMBULKAN HAK&KEWAJIBAN YG MEMUAT BESARNYA UTANG PJK JENIS
TERTENTU DARI THN TERTENTU YG TERUTANG OLEH YG NAMANYA TERCANTUM PADA SKP TSB.
FUNGSI SKP :
DLM AJARAN FORMAL :
1. MENIMBULKAN UTANG
PJK;.
2. SBG ALAT UTK
MENENTUKAN/MEMBERITAHUKAN BESARNYA UTANG PJK KPD WP
3. KOHIR (SEBAGAI
CERMINAN SKP ) SBG PENGAWASAN BAGI WP DLM PEMBAYARAN PJK SERTA TEMPAT MENCATAT
TINDAKAN YG DIAMBIL TERHADAP WP
( PERINGATAN
,TEGURAN DLL )
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR ( SKPKB ) :
ADLH SURAT KEPUTUSAN
YG MENENTUKAN BESARNYA PJK YG TERUTANG, JUMLAH KREDIT PJK,JUMLAH KEKURANGAN
PEMBAYARAN POKOK PJK,BESARNYA SANKSI ADMINISTRATIF/JUMLAH YG MASIH HRS DIBAYAR.
SKPKB
DITERBITKAN APABILA :
1. DARI HSL
PEMERIKSAAN, ADA KETERANGAN LAIN YG TERNYATA JUMLAH PJK YG TERUTANG TDK ATAU
KURANG DIBAYAR.
2. SPT TDK
DISAMPAIKAN PADA WKTNYA & SETELAH DITEGUR SECARA TERTULIS TDK JUGA
DISAMPAIKAN DLM WKT MENURUT SURAT TEGURAN.
3. HASIL
PEMERIKSAAN ,PPN&PPn BM TERNYATA TDK HRS DIKOMPENSASIKAN SELISIH LEBIH PJK
ATAU TDK SEHRSNYA DIKENAKAN TARIF 0%.
4. KEWAJIBAN
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN TDK DIPENUHI SEHINGGA TDK DPT
DIKETAHUI BESARNYA PJK TERUTANG.
SANKSI ADMINISTRATIF DG DIKELUARKANNYA SKPKB :
· JIKA SKPKB
DIKELUARKAN KRN ALASAN PD ANGKA 1 DIATAS MAKA JUMLAH KEKURANGAN PD PJK TERUTANG
DITAMBAH DENDA BERUPA BUNGA 2% SEBLN (MAKSIMUM
24 BLN),DIHITUNG SEJAK TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN THN PJK
ATAU THN PJK SAMPAI DGN DITERBITKANNYA SKPKB.
· JIKA SKPKB
DIKELUARKAN KRN ALASAN PD ANGKA 2,3,& 4 MAKA DIKENAKAN KENAIKAN SEBESAR : 50%
DARI PPh YG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR
DLM SATU THN PJK. 100% DARI PPh YG TDK ATAU KURANG DIPOTONG, TDK
ATAU KURANG DIPUNGUT,TDK ATAU KURANG DISETOR,& DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
TETAPI TDK ATAU KURANG DISETORKAN. 100%
DARI PPN & PPnBM YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN ( SKPKBT ) :
ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PJK
YG TELAH DITETAPKAN
SKPKBT DITERBITKAN APABILA:
1.
BERDASARKAN DATA BARU & ATAU DATA YG SEMULA BLM TERUNGKAP
MENYEBABKAN PENAMBAHAN PJK YG TERUTANG
DLM SKP SEBELUMNYA.
2. DITEMUKAN
LAGI DATA YG SEMULA BLM TERUNGKAP PD SAAT PENERBITAN SKPKBT, DGN DEMIKIAN
SKPKBT DPT DITERBITKAN LEBIH DARI SATU KALI.
SANKSI SKPKBT :
JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITAMBAH DGN
KENAIKAN SEBESAR 100% DARI JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR ( SKPLB ) :
ADLH SURAT KEPUTUSAN YG MENENTUKAN JUMLAH KELBHAN PEMBAYARAN
PJK KRN KREDIT PJK LBH BESAR DP PJK TERUTANG ATAU TDK SEHRSNYA TERUTANG.
CARA PENERBITAN SKPLB, PERHITUNGAN& RESTITUSI :
1. WP
MENGAJUKAN PERMOHONAN KPD DIRJENPJK.
2. KPP ATAS
NAMA DIRJEN PJK MENERBITKAN SKPLB DLM WKT SELAMBAT-LAMBATNYA 12 BLN SEJAK
PERMOHONAN DITERIMA.
3. APBL
PERMOHONAN TDK DITERBITKAN DLM JANGKA WKT 12 BLN,WP MEMBERITAHU KPD DIRJEN PJK
BAHWA PERMOHONANNYA DIANGGAP DIKABULKAN.
4. DLM WKT 1
BLN SEJAK SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA, DIRJEN PJK MENERBITKAN SKPLB &
DIKIRIM KPD WP DG TEMBUSAN KPD KPP YBS.
5. KPP
MENERBITKAN SURAT PERINTAH RESTITUSI DLM WKT 1 BLN SETELAH MENERBITKAN SKPLB.
6. APBL WP
MEMPUNYAI UTANG PJK LAINNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PJK DIPERHITUNGKAN DULU UTK
MELUNASI PJK YG TERUTANG.
7. APBL
RESTITUSI DILAKUKAN SETLH JANGKA WKT 1 BLN SEJAK SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI
PJK DITERBITKAN,DIBERI BUNGA 2% SEBLN
ATAS KETERLAMBATAN RESTITUSI TSB
SURAT TAGIHAN PAJAK ( STP ) :
ADLH SURAT UTK MELAKUKAN TAGIHAN PJK & ATAU SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
BUNGA & ATAU DENDA.
STP DIKELUARKAN APABILA :
1. PPh DLM
THN BERJLN TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
2. DARI HSL
PENELITIAN SPT, TERDPT KEKURANGAN BAYAR
AKIBAT SALAH TULIS & SALAH HITUNG.
3. WP
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
& ATAU BUNGA.
4. PENGUSAHA
YG DIKENAKAN PJK BERDASARKAN UU PPN TETAPI TDK MELAPORKAN KEGIATAN USAHANYA UTK
DIKUKUHKAN SBG PKP.
5. PENGUSAHA
YG TDK DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TLH MEMBUAT FAKTUR PJK ATAU PENGUSAHA NYG
DIKUKUHKAN SBG PKP TETAPI TDK MEMBUAT ATAU TDK MENGISI SELENGKAPNYA FAKTUR PJK.
SANKSI ADMINISTRASI STP :
1. JUMLAH
KEKURANGAN PJK YG TERUTANG PD ANGKA 1 & 2 DIATAS DLM STP DITAMBAH SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA 2% SEBLN
( MAKSIMUM 24 BLN ) DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU
BGN THN PJK ATAU THN PJK SAMPAI DG DITERBITKANNYA STP.
2. TERHDP PKP PD
ANGKA 4 DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2% DARI DASAR PENGENAAN PJK.
KEKUATAN HUKUM STP :
SAMA DG SKP SEHINGGA DLM HAL PENAGIHANNYA DPT JUGA DILAKUKAN
DGN SURAT PAKSA.
DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK :
PENAGIHAN PJK TERMASUK BUNGA,DENDA,KENAIKAN & BIAYA
PENAGIHAN DALUWARSA SETELAH LAMPAU 10
THN SEJAK SAAT TERUTANGNYA PJK ATAU BERAKHIRNYA MASA PJK,BGN YHN PJK,ATAU THN
PJK YBS.
UJIAN MID SEMESTER
PEMERIKSAAN :
ADLH SERANGKAIAN KEGIATAN UTK MENCARI, MENGUMPULKAN,
MENGOLA DATA & ATAU KETERANGAN LAINNYA UTK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPJKAN & UTK TUJUAN LAIN DLM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN
PERAT. PER UU PERPJKAN.
SASARAN PEMRIKSAAN
ADLH UTK MENCARI ADANYA :
1.INTERPRETASI UU YG
TDK BENAR.
2. KESALAHAN HITUNG
3. PENGGELAPAN SECARA KHUSUS DARI PENGHASILAN
4. PEMOTONGAN / PENGURANGAN TDK SESUNGGUHNYA, YG
DILAKUKAN WP DLM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPJKANNYA
TUJUAN PEMERIKSAAN :
A. MENGUJI KEPATUHAN WP.
B. MELAKSANAKAN KETENTUAN PER UU PJK.
PETUGAS PEMERIKSA HRS DILENGKAPI DG SURAT PERIN -TAH
PEMERIKASAAN YG HRS DIPERLIHATKAN KPD WP.
KEWAJIBAN WAJIB PJK YG DIPERIKSA :
1. MEMBERI
KESEMPATAN MEMASUKI TEMPAT YG DI -PANDANG
PERLU UTK KELANCARAN PEMERIKSAAN.
2. MEMBERI
KETERANGAN YG DIPERLUKAN.
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN DG ADANYA KEWAJIBAN
MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN.
3.
MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN SEMUA DOKUMEN YG BERKAITAN DGN PEMERIKSAAN
DIRJEN PJK BERWENANG MENYEGEL TEMPAT TERTENTU BILA WP TDK
MEMENUHI KEWAJIBANNYA.
SURAT PAKSA :
.ADLH SURAT PERINTAH MEMBAYAR UTANG PJK & BIAYA
PENAGIHAN PJK YG DLM BAHASA HK DISEBUT
“PARATE EKSEKUSI “ ( EKSEKUSI LANGSUNG ) YG BERARTI PENAGIHAN PJK SECARA
PAKSA DPT DILAKUKAN TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN NEGERI DAN MEMPUNYAI
KEKUATAN EKSEKUTORIAL / KEDUDUKAN HK YG SAMA DGN PUTUSAN PENGADILAN YG TLH
MEMPUNYAI KEKUATAN HK YG TETAP.
PENAGIHAN PAJAK :
ADLH SERANGKAIAN TINDAKAN DARI APARATUR DIRJEN PJK,BERHUBUNG WP TDK MELUNASI BAIK
SEBGN / MAUPUN SELURUH KEWAJIBAN PERPJKAN YG TERUTANG MENURUT UU PERPJKAN YG
BERLAKU.
TINDAKAN PENAGIHAN DILAKUKAN MELALUI 2 TAHAP :
1.PENAGIHAN YG
BERSIFAT PASSIF
2.PENAGIHAN YG
BERSIFAT AKTIF.
PENAGIHAN YG BERSIFAT PASSIF DILAKUKAN DGN :
1.MEMBERI
PERINGATAN.
2.MEMBERI
TEGURAN.
3.DISUSUL DGN
ATURAN PENCICILAN ATAU TDK.
APABILA CARA PASSIF TDK BERHSL BARULAH DILAKUKAN SECARA
AKTIF DENGAN MENERBITKAN SURAT PAKSA.
SURAT PAKSA DITERBITKAN APABILA :
1. PENANGGUNG PJK
TDK MELUNASI UTANG PJK & KPDNYA DITERBITKAN SURAT TEGURAN ATAU SURAT
PERINGATAN ATAU SURAT LAIN YG SEJENIS
2. TERHADAP PENANGGUNG PJK TLH DILAKSANAKAN
PENAGIHAN SEKETIKA / SEKALIGUS;ATAU
3. PENANGGUNG PJK
TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBGMN TERCANTUM DLM KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK.
SURAT PAKSA PADA DASARNYA TDK DPT DIBANTAH/ DIMINTAKAN
BANDING KRN SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HK YG PASTI KECUALI APBL KETEN TUAN FORMAL TDK DILAKSANAKAN SEBGMN MESTINYA SPT :
SURAT PAKSA TDK DITANDA TANGANI OLEH YG BER-WENANG ATAU DILAKSANAKAN TANPA MELALUI PROSEDUR YG
DITEGASKAN DLM UU NO. 19 THN 2000.
DLM HAL DEMIKIAN WP DPT MELAKUKAN BANTAHAN LEWAT PENGADILAN
NEGERI DITEMPAT DOMISILI WP.
PELAKSANAAN SURAT
PAKSA HRS DIBERITAHUKAN SECARA RESMI KEPADA WP OLEH JURU SITA.
SRT PAKSA BARU DPT DILAKSANAKAN STLH LEWAT 2
X 24 JAM YAITU DGN MENYITA
BARANG-BARANG WP
PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS DILAKUKAN APBL :
1.
PENANGGUNG PJK AKAN MENINGGALKAN INDONE- SIA UTK SELAMA-LAMANYA ATAU
BERNIAT UTK ITU.
2.
PENANGGUNG PJK MENGHENTIKAN ATAU SECARA NYATA MENGECILKAN KEGIATAN
PERUSAHAAN ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKANNYA DI INDONESIA ATAUPUN MEMINDAH TANGANKAN BARANG YG DIMILIKINYA ATAU
DIKUASAINYA.
3. ADA
TANDA-TANDA PENANGGUNG PJK AKAN MEM -BUBARKAN BDN USHNYA ATAU BERNIAT UTK ITU.
4. BDN USAHA
AKAN DIBUBARKAN OLEH NEG.
5. TERJADI PENYITAAN ATAS BARANG PENANGGUNG PJK
OLEH PIHAK 3 ATAU TERDPT TANDA-TANDA
KEPAILITAN.
PENYITAAN PERTAMA-TAMA DITUJUKAN DULU PD BARANG
BERGERAK,TERMSK UANG TUNAI & SURAT BERHARGA.APBL BARANG BERGERAK BLM CUKUP
BARULAH BARANG TAK GERAK IKUT DISITA .
BARANG BERGERAK YG DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN :
1. PAKAIAN
&TEMPAT TIDUR BESERTA PERLENG -KAPANNYA YG DIGUNAKAN OLEH
PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG MENJADI TANGGUNGANNYA.
2.
PERSEDIAAN MAKANAN &MINUMAN UTK KEPERLUAN 1 BLN BESERTA PERALATAN
MEMASAK YG BERADA DIRUMAH.
3.
PERLENGKAPAN PENANGGUNG PJK YG BERSIFAT DINAS YG DIPEROLEH DARI NEG.
4. BUKU-BUKU
YG BERTALIAN DG JABATAN ATAU PEKERJAAN
PENANGGUNG PJK & ALAT-ALAT YG DIPERGUNAKAN UTK PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN&KEILMUAN.
5. PERALATAN
DLM KEADAAN JLN YG MASIH DIGUNA -KAN UTK MELAKSANAKAN PEKERJAAN ATAU USAHA
SEHARI-HARI DGN JUMLAH SELURUHNYA TDK LEBIH DARI RP 20.000.000,-
6. PERALATAN
PENYANDANG CACAT YG DIGUNAKAN OLEH PENANGGUNG PJK&KELUARGA YG MENJADI
TANGGUNGANNYA.
PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. KPD WP
DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENYITAAN.
2. PENGELUARAN
SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN.
3. DLM
MELAKSANAKAN SITA HRS BERSAMA-SAMA DGN
2 ORANG SAKSI YG MEMENUHI SYARAT
:
Ø WNI
Ø BERUSIA MINIMAL
21 THN
Ø DIKENAL OLEH
JURU SITA
Ø DPT DIPERCAYA
4. MEMBUAT BERITA
ACARA SITA YG JUGA DITANDA TANGANI OL EH PARA SAKSI
5. SALINAN BERITA
ACARA SITA DISAMPAIKAN KPD :
Ø WAJIB PJK.
Ø POLISI UTK
BARANG BERGERAK YG KEPEMILIKANNYA SDH TERDAFTAR.
Ø
PEMDA&PENGADILAN NEGERI SETEMPAT UTK TANAH YG KEPEMILIKANNYA BLM
TERDAFTAR.
Ø DITJEN
PERHUBUNGAN LAUT UTK KAPAL
6. MENGUMUMKAN
BERITA ACARA SITA DGN MENDAFTARKANNYA
DIKANTOR PEJABAT YG BERWENANG UTK ITU.
DGN PENGUMUMAN INI BERITA ACARA SITA MEMPUNYAI KEKUATAN
MENGIKAT YG BERLAKU BAGI SEMUA PIHAK.
HAK WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. MENANYAKAN
TANDA BUKTI PENGENAL JURU SITA.
2. MENELITI SRT
PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN& MENCOCOKKAN JUMLAH UTANG PJKNYA.
3. MENERIMA
SALINAN SURAT PERINTAH MELAKSANA-KAN PENYITAAN BESERTA BERITA ACARA PENYITAAN
SETLH DI T.TANGANI OLEH JURU SITA,SAKSI&WP.
4. MENGAJUKAN
SANGGAHAN KPD PENGADILAN NEGERI SETEMPAT APBL DLM PELAKSANAAN PENYITAAN TSB
DIRAGUKAN ADA BARANG YG BUKAN MILIKNYA IKUT DISITA.
KEWAJIBAN WP DLM PELAKSANAAN PENYITAAN :
1. MEMBERIKAN
KETERANGAN YG JELAS / LENGKAP MENGENAI KEADAAN BARANG SITAAN.
2. MEMBERIKAN
BUKTI PEMILIKAN BARANG SITAAN.
3.
MENYIMPAN/MENJAGA BARANG SITAAN SAMPAI SAAT PELELANGAN.
4. TDK MEMINDAH
TANGANKAN BARANG SITAAN .
5.MENANDA
TANGANI BERITA ACARA SITA BAIK SELAKU
WAJIB PJK MAUPUN SELAKU PENYIMPANG BARANG.
HAK MEN DAHULU ( HAK PREFEREN ) UTANG PAJAK :
TAGIHAN PJK MEMPUNYAI HAK MENDAHULU MELEBIHI SEGALA HAK
MENDAHULU TERHADAP KREDITUR-KREDITUR LAINNYA KECUALI TERHADAP :
Ø BIAYA-BIAYA
PERKARA KARENA PENGHUKUMAN.
Ø BIAYA UTK
MENYELAMATKAN BARANG.
Ø BIAYA-BIAYA
PELELANGAN&PENYELESAIAN WARISAN.
Ø HAK TAGIHAN SEORANG KOMISIONER
HAK MENDAHULU HILANG SETELAH LAMPAU 2 THN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN STP/SKP/SKPT.
SANGGAHAN (VERZET ):
SANGGAHAN TDK DPT DITUJUKAN TERHDP SAHNYA ATAU KEBENARANNYA
SUATU KETETAPAN PAJAK.
SANGGAHAN HANYA DPT DILAKUKAN WP APBL :
Ø JURU SITA BLM
DISUMPAH PD WKT MELAKUKAN TUGAS.
Ø PENYITAAN TANPA
DIHADIRI OLEH 2 ORG SAKSI.
Ø TDK DIBUAT
BERITA ACARA SITA OLEH JURU SITA.
Ø JURU SITA
MELANGGAR JADWAL WKT PENAGIHAN.
SANGGAHAN JUGA DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK 3 :
Ø APBL BARANGNYA TLH
DISITA OLEH JURU SITA.
Ø BARANG DAGANGAN
YG DITITIPKAN KPD WP
( BARANG KONSINYASI
)TELAH DISITA JURU SITA.
Ø
BARANG-BARANG YG DIKREDITKAN KPD
WP DISITA OLEH JURU SITA
DGN ADANYA SANGGAHAN ,MAKA PELAKSANAAN PENYITAAN DITUNDA
SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN HAKIM YG MENGADILI PERKARA SANGGAHAN TSB.
ANGSURAN & PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK :
DIAJUKAN SEBELUM SAAT JATUH TEMPO DARI STP/SKP/SKPT.
SETELAH JATUH TEMPO HANYA DPT DIAJUKAN APBL :
Ø WP DPT
MEMBUKTIKAN BHW STP/SKP/SKPT DITERIMA SESDH TGL JATUH TEMPO.
Ø WP DLM KEADAAN
SAKIT KERAS,DITAHAN POLISI,BERADA DI LUAR NEGERI DSB.
ALASAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PJK :
Ø WP MENGALAMI
KESULITAN LIKUIDITAS.
Ø WP MENGALAMI
KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA SPT : REKENING BANK DIBLOKIR,BENC.ALAM DSB.
PELELANGAN BARANG SITAAN WAJIB PAJAK :
DLM JANGKA WAKTU 14
HARI STLH PENYITAAN WP TDK MELUNASI UTANG PJKNYA MAKA DIADAKAN PENGUMUMAN
LELANG. LELANG BARU BISA DILAKSANAKAN 14 HARI SETLH PENGUMUMAN.
HAK WAJIB PAJAK APABILA BARANGNYA DILELANG :
1. MENERIMA
PEMBERITAHUAN TTG AKAN DILAKUKANNYA LELANG.
2. IKUT
MENYAKSIKAN PELAKSANAAN LELANG.
3. MENENTUKAN
URUTAN BARANG YG DILELANG.
4. MENERIMA
KEMBALI KELEBIHAN HASIL LELANG & BARANG YG TDK JADI DILELANG.
BARANG SITAAN YG DIKECUALIKAN DARI PELELANGAN :
1. UANG TUNAI.
2. DEPOSITO
BERJANGKA,TABUNGAN,SALDO REKENING KORAN,GIRO ATAU BENTUK LAINNYA YG
DIPERSAMAKAN DGN ITU.
3. OBLIGASI.
4. SAHAM.
5. PIUTANG.
6. PENYERTAAN
MODAL;DAN
7. SURAT BERHARGA LAINNYA.
PENCEGAHAN :
ADLH LARANGAN SEMENTARA TERHDP PENANGGUNG PJK TERTENTU UTK
KELUAR DARI WILAYAH R I BERDASARKAN
ALASAN TERTENTU SESUAI PERAT. PER UU. PENCEGAHAN HANYA DILAKUKAN TERHADAP
PENANGGUNG PJK YG UTANGNYA MINIMAL
RP 100.000.000;- DAN
DIRAGUKAN ITIKAD BAIKNYA
UTK MELUNASI UTANG PJKNYA.
KEPUTUSAN PENCEGAHAN DITERBITKAN OLEH MENKEU ATAS PERMINTAAN
PEJABAT YBS.PALING LAMA 6 BLN&DPT DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.
PENYANDERAAN :
ADLH PENGEKANGAN SEMENTARA WKT KEBEBASAN WP DG
MENEMPATKANNYA DITEMPAT TERTENTU.
SAAT PENYANDERAAN :
BARU DPT DILAKUKAN SETELAH LEWAT 14 HARI TER -HITUNG SEJAK
TGL SURAT PAKSA DIBERIKAN KPD WP
SYARAT PENYANDERAAN:
1. TELAH
MEMPEROLEH IJIN TERTULIS DARI MENKEU UTK PJK PUSAT & GUBERNUR UTK PJK
DAERAH.
2. WP MEMPUNYAI
UTANG PJK MINIMAL
RP 100.000.000,-
3. DIRAGUKAN
ITIKAD BAIKNYA DLM MELUNASI UTANG PJKNYA.
JANGKA WAKTU PENYANDERAAN :
PALING LAMA 6 BLN TERHITUNG SEJAK WP DITEMPATKAN DLM TEMPAT
PENYANDERAAN & DPT DIPERPANJANG SELAMA-LAMANYA 6 BLN.
HAK-HAK WAJIB PAJAK DALAM PENYANDERAAN :
1. MELAKUKAN
IBADAH.
2. MEMPEROLEH
PELAYANAN KESEHATAN YG LAYAK SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.
3. MENDPT MAKANAN
YG LAYAK TERMASUK KIRIMAN DARI KELUARGA.
4. MENYAMPAIKAN
KELUHAN TTG PERLAKUAN PETUGAS .
5. MEMPEROLEH BAHAN BACAAN
& INFORMASI LAINNYA ATAS BIAYA WP YG DISANDERA.
6. MENERIMA
KUNJUNGAN DARI :
-
KELUARGA&SAHABAT.
- DOKTER
PRIBADI ATAS BIAYA SENDIRI.
- ROHANIWAN.
WP YG DISANDERA DPT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENYANDERAAN KPD PENGADILAN NEGERI.
DLM HAL GUGATAN WP DIKABULKAN PUTUSAN YG TLH MEMPEROLEH
KEKUATAN HK TETAP WP DPT MENGAJUKAN PERMOHONAN REHABILITASI ATAS NAMA BAIK
DAN GANTI RUGI.
REHABILITASI NAMA BAIK :
DILAKSANAKAN DLM BTK SATU KALI PENGUMUMAN PADA HARIAN
BERSKALA NASIONAL PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP.
GANTI RUGI :
SEBESAR RP
100.000,-SETIAP HARI SELAMA MASA PENYANDERAAN YG TLH DIJALANI.
GANTI RUGI DIBERIKAN PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK DITERIMANYA
PERMOHONAN WP.
SANKSI PERPAJAKAN :
DLM HK PJK DIKENAL 2
MACAM SANKSI YAITU :
1. SANKSI
ADMINISTRASI.
2. SANKSI PIDANA.
SANKSI ADMINISTRATIF:
DITETAPKAN OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH
PEMBAYARAN KERUGIAN BERUPA UANG KPD NEG. DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU KENAIKAN.
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERDIRI DARI :
A. BUNGA PEMBAYARAN
:
ADLH BUNGA KRN MELAKUKAN PEMBAYARAN PJK TDK PD WKTNYA &
PEMBAYARAN PJK TSB DILAKUKAN SENDIRI TANPA TANPA DIKELUARKAN SURAT TAGIHAN
BERUPA STP,SKP,SKPT.YG MELIPUTI A.L.:
Ø BUNGA KARENA
PEMBETULAN SPT.
Ø BUNGA KARENA
ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN.
Ø BUNGA KARENA
TERLAMBAT MEMBAYAR.
Ø BUNGA KARENA
ADA SELISIH ANTARA PJK YG SEBENARNYA/PJK SEMENTARA
B. BUNGA PENAGIHAN
:
ADLH BUNGA KARENA PEMBAYARAN PJK DITAGIH DGN SURAT TAGIHAN
BERUPA STP,SKP/SKPT.
C. BUNGA KETETAPAN
:
ADLH BUNGA YG DIMASUKKAN DLM SKP SBG TAMBAHAN POKOK PJK.
SANKSI ADMINISTRATIF:
DITETAPKAN OLEH FISCUS SENDIRI YG MERUPAKAN SEJUMLAH
PEMBAYARAN KERUGIAN BERUPA UANG KPD NEGARA DLM BENTUK BUNGA ,DENDA ATAU
KENAIKAN.
SANKSI ADMINISTRASI DLM UU NO. 16 THN 2000 DPT DILHT A.L.
PD:
PASAL 7 :
APBL SPT TDK DISAMPAIKAN DLM JANGKA WKT YG TLH DITETAPKAN
DIKENAKAN SANKSI ADM. BERUPA DENDA RP 50.000.- UTK SPM & RP
100.000,-UTK SPT TAHUNAN.
PASAL 14 AYAT (3) :
TERHADAP KEKURANGAN PJK YG DITAGIH DGN STP DIKENAKAN SANKSI
BERUPA BUNGA 2% SEBLN UTK PALING LAMA 24 BLN.
PASAL 15 AYAT (2) :
JUMLAH KEKURANGAN PJK YG TERUTANG DLM SKPKBT DITRAMBAH DGN
SANKSI ADM. BERUPA KENAIKAN
100 % DARI JUMLAH KEKURANGAN PJK TSB.
SANKSI PIDANA :
DIJATUHKAN OLEH HAKIM PIDANA
KPD WP AGAR NORMA PERPJKAN
DITAATI/DIPATUHI.SANKSI PIDANA DPT BERUPA DENDA PIDANA ,PIDANA KURUNGAN ATAU PIDANA
PENJARA TERGANTUNG BERATNYA RINGANNYA PERISTIWA YG DIKENAKAN HUKUMAN:
Ø DENDA PIDANA :
DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN
MAUPUN KEJAHATAN.
APBL DENDA PIDANA TDK DILUNASI MAKA YBS HRS MENJALANI
HUKUMAN KURUNGAN.
Ø PIDANA KURUNGAN
:
HANYA DIANCAMKAN KPD TINDAK PIDANA YG BERSIFAT PELANGGARAN
YG DILAKUKAN DGN TDK SENGAJA KARENA KEALPAAN.
Ø PIDANA PENJARA
:
MERUPAKAN HUKUMAN PERAMPASAN BDN SESEORG, JENIS PIDANA INI
MERUPAKAN KEJAHATAN.
KETENTUAN PIDANA DALAM UU NO.16 THN 2000 DPT DILHT PD :
PASAL 38 :
SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA :
a. TDK MENYAMPAIKAN
SPT ATAU;
b. MENYAMPAIKAN
SPT TETAPI ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YG
ISINYA TDK BENAR,SEHINGGA DPT MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA
DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN&DENDA PALING TINGGI 2 X JUMLAH PJK YG TERUTANG YG TDK ATAU KURANG
DIBAYAR.
PASAL 39 AYAT (1) :
SETIAP ORANG YG DGN SENGAJA :
a. TDK
MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAH GUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP ATAU
PPKP.
b. TDK
MENYAMPAIKAN SPT.
c. MENYAMPAIKAN
SPT ATAU KETERANGAN YG ISINYA TDK BENAR ATAU TDK LENGKAP.
d. MENOLAK UTK
DILAKUKAN PEMERIKSAAN.
e. MEMPERLIHATKAN
PEMBUKUAN,PENCATATAN ATAU DOKUMEN LAIN YG PALSU ATAU DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH
BENAR.
f. TDK
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,TDK MEMPERLHTKAN ATAU TDK
MEMINJAMKAN BUKU,CATATAN ATAU DOKUMEN LAINNYA.
g. TDK MENYETORKAN
PJK YG TLH DIPOTONG/DIPUNGUT SEHINGGA DPT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN
NEG. DIPIDANA DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 THN&DENDA PALING TINGGI 4 X
JUMLAH PJK TERUTANG YG TDK ATAU KURANG DIBAYAR.
PASAL 39 AYAT (2) :
PIDANA PD AYAT (1)
DIATAS DILIPAT GANDAKAN 2 X APBL SESEORG
MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA PERPJKAN SEBLM LEWAT 1 THN TERHITUNG SEJAK
SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG DIJATUHKAN.
PASAL 39 AYAT (3) :
SETIAP ORG YG MELAKUKAN
PERCOBAAN UTK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NPWP ATAU PPKP
ATAU SPT UTK MENGAJUKAN RESTITUSI ATAU KOMPENSASI PJK DIPIDANA DGN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 2 THN & DENDA PALING TINGGI 4 X JUMLAH RESTITUSI ATAU
KOMPENSASI YG DIMINTA/DILAKUKAN OLEH WP.
PASAL 41 AYAT (1):
PEJABAT KARENA KEALPAANNYA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN
MERAHASIAKAN DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 THN & DENDA PALING
BANYAK 4 JUTA RUPIAH.
AYAT (2) :
PEJABAT YG DGN SENGAJA TDK MEMENUHI KEWAJIBAN -NYA ATAU
SESEORG YG MENYEBABKAN TDK DIPENUHI -NYA KEWAJIBAN PEJABAT, DIPIDANA PENJARA
PALING LAMA 2 THN & DENDA PALING BANYAK 10 JUTA RUPIAH.
KETENTUAN PASAL 41 MERUPAKAN DELIK ADUAN.
PASAL 41 A :
SETIAP ORG YG WAJIB MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YG DIMINTA
,TETAPI DGN SENGAJA TDK MEMBERI KETERANGAN/BUKTI ATAU MEMBRI KETERANGAN/BUKTI
TETAPI TDK BENAR DIPIDANA DGN PENJARA PALING LAMA 1 TH & DENDA PALING
BANYAK 10 JUTA RUPIAH
PASAL 41 B :
SETIAP ORG DGN SENGAJA MENGHALANGI ATAU MEMPERSULIT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DIBIDANG PERPJKAN DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 3 THN & DENDA PALING BANYAK
10 JUTA RUPIAH.
UTK MENENTUKAN ADANYA TINDAK PIDANA PERPJKAN PEJABAT PJK
DIBERI WEWENANG UTK MENGADAKAN PENYIDIKAN SEBGMN DIATUR DLM PS 29 KUP/2000.
WAJIB PAJAK YG DIPERIKSA WAJIB :
Ø
MEMPERLHTKAN/MEMINJAMKAN BUKU/CATATAN, DOKUMEN YG BERHUBUNGAN DG
PENGHASILAN YG DIPEROLEH;
Ø MEMBERI
KESEMPATAN UTK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANG YG DIPANDANG PERLU & MEMBERI
BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN;
Ø KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
DITIADAKAN DG ADANYA KEWAJIBAN MEMBERI KETERANGAN YG DIPERLUKAN
PERADILAN DALAM HUKM PAJAK :
UTK MEWUJUDKAN KEADILAN DLM HK PJK DIBENTUK PERADILAN PJK
MELALUI UU NO. 14 TH 2002 TTG PENGADILAN PJK.
TDK SEMUA SENGKETA PJK DPT LANGSUNG DIAJUKAN KPD PENGADILAN
PJK.ADA SENGKETA PJK YG HRS MELALUI UPAYA KEBERATAN DULU SEBLM DIAJUKAN
KEPENGADILAN PJK.
DLM PS 25 UU NO. 16 TH 2000 TTG KUP DISEBUTKAN :
(1) WP DPT MENGAJUKAN
KEBERATAN HANYA KPD DIRJEN PJK ATAS SUATU :
a. SKPKB
b. SKPKBT
c. SKPLB
d. SKP NIHIL
e. PEMOTONGAN
ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KE 3 BERDSRKAN KETENTUAN PERAT. PER UU PERPJKAN.
KEBERATAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DLM BHS INDONESIA DG
MENGEMUKAKAN JUMLAH PJK YG TERUTANG ATAU YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN WP DISERTAI DG ALASAN YG JELAS.
KEBERATAN HRS DIAJUKAN DLM WKT 3 BLN SEJAK TGL SRT,TGL
PEMOTONGAN ATAU PEMOTONGAN SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) KECUALI APBL WP DPT
MENUNJUKKAN BHW JANGKA WKT ITU TDK DPT DIPENUHI KRN KEADAAN DILUAR KEKUASAANNYA.
KEBERATAN YG TDK MEMENUHI PERSYARATAN TDK AKAN
DIPERTIMBANGKAN.
APBL DIMINTA OLEH WP UTK KEPERLUAN PENGAJUAN KEBERATAN
,DIRJEN PJK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YG MENJADI
DASAR PENGENAAN PJK,PERHITUNGAN RUGI, PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PJK.
PENGAJUAN KEBERATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK.
DIRJEN PJK DLM JANGKA WKT PALING LAMA 12 BLN SEJAK TGL SRT
KEBERATAN DITERIMA ,HRS MEMBERI KEPUTUSAN
ATAS KEBERATAN YG DIAJUKAN.
PENGAJUAN BANDING :
APBL KEPUTUSAN KEBERATAN YG DIKELUARKAN DIRJEN PJK TDK DPT
DITERIMA WP MK IA DPT MENGAJUKAN BANDING
KPD BDN PERADILAN PJK DLM JANGKA WKT 3 BLN SEJAK KEPUTUSAN DITERIMA
DILAMPIRI SALINAN SRT KEPUTUSAN KEBERATAN.
BANDING HANYA DPT
DIAJUKAN APBL JUMLAH YG TERUTANG TLH DIBAYAR SEBESAR 50 %
PENGAJUAN GUGATAN:
TERHADAP PELAKSANAAN GUGATAN, ADLH 14 HARI SEJAK TGL
PELAKSANAAN PENAGIHAN.UTK GUGATAN SELAIN PELAKSANAAN PENAGIHAN ADLH 30 HARI
SEJAK TGL DITERIMA KEPUTUSAN YG DIGUGAT.KECUALI ADA KEADAAN LUAR BIASA DILUAR
KEKUASAAN PENGGUGAT, YG DPT DIPERPANJANG 14 HARI TERHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA
KEADAAN LUAR BIASA.
GUGATAN TDK MENUNDA PELAKSANAAN PENAGIHAN PJK ,NAMUN
PENGGUGAT DPT MENGAJUKAN PERMOHONAN AGAR TINDAK LANJUT PENAGIHAN PJK DITUNDA
SELAMA PEMERIKSAAN SENGKETA ,SAMPAI ADA PUTUSAN PENGADILAN PJK.
PUTUSAN PENGADILAN PJK MERUPAKAN PUTUSAN AKHIR DAN MEMPUNYAI
KEKUATA HUKUM TETAP.
PUTUSAN PENGADILAN PJK HRS DIUCAPKAN DLM SIDANG TERBUKA UTK
UMUM DAN HRS MEMUAT :
Ø KEPALA PUTUSAN
YG BERBUNYI”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA”
Ø NAMA ,TEMPAT
TINGGAL ATAU KEDIAMAN, DAN/ATAU IDENTITAS LAINNYA DARI PEMOHON BANDING ATAU
PENGGUGAT
Ø NAMA JABATAN
& ALAMAT TERBANDING ATAU TERGUGAT.
Ø HARI,TGL
DITERIMANYA BANDING ATAU GUGATAN.
Ø RINGKASAN
BANDING ATAU GUGATAN,RINGKASAN SRT
URAIAN BANDING ATAU SRT TANGGAPAN,ATAU SRT BANTAHAN YG JELAS.
Ø PERTMBANGAN
& PENILAIAN SETIAP BUKTI YG DIAJUKAN &
HAL YG TERJADI DLM PERSIDANGAN SELAMA SENGKETA ITU DIPERIKSA.
Ø POKOK SENGKETA.
Ø ALASAN HK YG
MENJADI DSR PUTUSAN.
Ø AMAR PUTUSAN
TTG SENGKETA.DAN
Ø HARI,TGL
PUTUSAN,NAMA HAKIM YG MEMUTUS, NAMA PANITERA & KETERANGAN TTG HADIR ATAU
TDKNYA PARA PIHAK.
PUTUSAN PENGADILAN PJK LANGSUNG DPT DILAKSANAKAN DG TDK
MEMERLUKAN LAGI KEPUTUSAN PEJABAT YG BERWENANG KECUALI PERAT. PER UU MENGATUR
LAIN.
PUTUSAN PENGADILAN PJK HRS DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT YG
BERWENANG DLM JANGKA WKT 30 HARI TERHITUNG
SEJAK TGL DITERIMA PUTUSAN.
PENINJAUAN KEMBALI:
PIHAK-PIHAK YG BERSENGKETA DPT MENGAJUKAN PENINJAUAN
KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PJK KPD
M.A.
PERMOHONAN PENINJAUA N KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN 1 X KPD
MA. MELALUI PENGADILAN PJK.
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI HANYA DPT DIAJUKAN
BERDASARKAN ALASAN-ALASAN SBB :
Ø APBL PUTUSAN
PENGADILAN PJK DIDSRKAN PD SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YG
DIKETAHUI SETLH PERKARANYA DIPUTUS ATAU DIDSRKAN PD BUKTI-BUKTI YG
KEMUDIAN OLEH HAKIM PIDANA DINYASTAKAN
PALSU.
Ø APBL TERDPT
BUKTI TERTULIS BARU YG PENTING DAN BERSIFAT MENENTUKAN,YG APBL DIKETAHUI PD TAHAP PERSIDANGAN AKAN
MENGHASILKAN PUTUSAN YG BERBEDA.
Ø APBL TLH
DIKABULKAN SESUATU HAL YG TDK DITUNTUT ATAU LBH DP YG DITUNTUT.
Ø APBL MRNGENAI
SUATU BGN DARI TUNTUTAN BLM DIPUTUS TANPA DIPERTMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA;ATAU
Ø APBL TERDPT
SUATU PUTUSAN YG TDK SESUAI DG KETENTUAN PERAT. PER UU YG BERLAKU.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar